PERAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN MYANMAR

Oleh: Abdul Gafur Sangadji
Dimuat di MEDIA INDONESIA (Senin, 22 Januari 2007)

Setelah Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dunia internasional tengah menanti peran aktif Indonesia yang akan efektif bekerja sejak Januari ini. Setidaknya ada tiga persoalan utama dan penting yang menunggu Indonesia di "meja DK PBB", yakni konflik Israel-Palestina, nuklir Iran, dan krisis politik di Myanmar. Namun, hal yang paling mendesak diselesaikan Indonesia adalah masalah Myanmar . Myanmar, yang dulunya disebut Burma dan merdeka dari Inggris pada 4 Januari 1948 setelah lebih dari 120 tahun dijajah, kini menjadi bulan-bulanan di bawah pemerintahan junta militer. Sebuah negara multi etnis di Asia Tenggara yang berpenduduki 52 juta orang itu tengah disorot dunia internasional karena persoalan demokratisasinya yang tak kunjung datang.

Bagi Indonesia, isu Myanmar menjadi masalah pertama yang harus ditangani dengan berani. Masalah ini tentu amat penting untuk diangkat di DK PBB karena kondisi demokrasi di Myanmar tidak stabil dan semakin parah. Belakangan ini kita menyaksikan makin banyak pengungsi dari Myanmar dan tekanan junta militer ke rakyatnya. Selain itu, isu Myanmar mendesak bagi Indonesia karena DK PBB kemungkinan mengesahkan resolusi untuk Myanmar.
Namun pada sidang DK PBB untuk resolusi Myanmar, Cina dan Rusia memveto draft resolusi yang sudah disusun Amerika Serikat itu. Lebih pedih lagi adalah sikap Indonesia yang langsung abstain. Sikap pemerintah Indonesia tak pelak menuai kritik tajam dari masyarakat dalam negeri. Di tengah kekecewaan masyarakat atas sikap Indonesia yang tidak tegas tersebut, Kaukus Myanmar ASEAN Inter-Parliamentary (AIPMC) DPR RI bersuara keras. Menurut salah seorang anggota Kaukus Myanmar, Yuddy Chrisnandi, sikap pemerintah merusak citra Indonesia di mata dunia internasional. Bisa jadi semua akan sependapat. Bahwa masuknya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB adalah peluang emas untuk menunjukkan jati diri politik luar negeri kita yang berani, yang selama ini dikritik komunitas internasional.

Kalau mau dilihat secara keseluruhan, penanganan masalah Myanmar tentu saja tidak cukup hanya menjadi isu ASEAN. Persoalan Myanmar tidak harus dilihat sebagai masalah internal mereka, tetapi harus sudah dibawa sebagai masalah dunia internasional. Walaupun menurut Rusia dan Cina, pemerintahan militeristik Myanmar tidak memiliki pengaruh langsung terhadap tata dunia dibandingkan dengan masalah nuklir Iran dan Korea Utara, tetapi persoalan besar di Myanmar saat ini adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilakukan junta militer.

Sebagaimana kita tahu, akar masalah Myanmar bersumber pada keengganan pemerintahan junta militer pimpinan Jenderal Than Shwe untuk melakukan reformasi politik terkait dengan upaya penegakan HAM dan demokrasi di negara tersebut. Sejak junta militer berkuasa di Myanmar tahun 1962, tanda-tanda demokratisasi tak kunjung datang. Hasil Pemilu 1990 yang memenangkan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, tidak diakui oleh junta militer. Suu Kyi yang memperoleh nobel perdamaian tahun 1991 atas semangatnya melakukan perlawananan politik dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan mendorong demokrasi malah ditangkap. Beliau keluar-masuk penjara. Begitu juga sejumlah tokoh Liga Nasional dan pejuang hak asasi manusia yang lain. Dipenjarakan dan disiksa. Dan sampai sekarang, menurut perkiraan PBB, jumlah tahanan junta militer adalah lebih dari 1.000 orang.

Karena itu, kita tengah menunggu sikap dunia internasional terhadap situasi Myanmar yang kian terpuruk. Bila perlu, pemerintahan junta militer diberi sanksi dan hukuman sekaligus mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya. Dalam hal ini, ada tiga point penting yang semestinya menjadi fokus kekuatan politik internasional: 1) percepatan demokratisasi di Myanmar, 2) pembebasan tahanan politik sebagai langkah penegakan hak asasi manusia termasuk tekanan untuk membebaskan Aung San Suu Kyi, dan 3) meminta pertanggungjawaban pemerintahan junta atas tindakan politik sewenang-wenang mereka selama ini.

Peranan Indonesia
Tekanan pemerintah Indonesia kepada pemerintahan junta militer untuk melakukan reformasi militer dan mendorong demokratisasi sudah jauh hari dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika melakukan lawatan luar negeri ke Myanmar pada tanggal 1-2 Maret 2006. Kunjungan Yudhoyono itu termasuk kunjungan yang penting bagi kedua negara. Karena selain membicarakan hubungan bilateral Indonesia-Myanmar, juga fundamental adalah agenda road map to democracy, yakni permintaan Indonesia untuk segera melakukan demokratisasi dan membabaskan tahanan junta. Hanya saja sampai sekarang, hasil kunjungan tersebut tidak memiliki efektivitas yang cukup terhadap penyelesaian masalah Myanmar.

Nah, sekarang ini, pintu untuk melibatkan Indonesia secara lebih aktif tersedia setelah Indonesia masuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Resolusi DK PBB untuk Myanmar menanti peran akitf Indonesia. Tapi sayangnya, Indonesia lagi-lagi lemah. Padahal masalah Myanmar adalah ujian pertama bagi Indonesia: mampukah Indonesia memainkan peran diplomasinya dengan baik di tengah tata dunia yang kian anarkis?

Kegagalan Indonesia dalam penyelesaian masalah Myanmar kian menunjukkan bahwa politik luar negeri kita memang tidak tegas dan berani. Bagaimana nanti keterlibatan Indonesia berikutnya dalam masalah konflik Palestina-Israel dan nuklir Iran. Karena itu, sebagai pelajaran awal, diplomasi pemerintah harus selalu memperhatikan keikutsertaan pengaruh Indonesia dalam upaya penentuan topik pembahasan agenda (agenda setting) dalam forum-forum DK PBB, apalagi yang terkait dengan kepentingan masyarakat ASEAN.

Karena bagi Indonesia, kawasan Asia-Pasifik, khususnya Asia Tenggara tetap merupakan teater utama bagi politik luar negeri Indonesia. Untuk itu, keterlibatan Indonesia dalam masalah-masalah internasional harus selalu sejalan dengan kebijakan politik luar negeri yang disebut ecumenical diplomacy yaitu merangkul semua negara untuk memperluas persahabatan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan memprioritaskan: pemulihan citra Indonesia di mata masyarakat internasional, peningkatan hubungan bilateral dengan negara-negara tetangga, dan memajukan kerjasama internasional dalam rangka pemeliharaan perdamaian dunia.

Karena itu, Indonesia mesti melaksanakan politik luar negerinya dengan berperan aktif dalam diplomasi preventif serta penyelesaian konflik secara rasional dan moderat dengan mengandalkan prinsip-prinsip kerja sama internasional, saling menghormati kedaulatan nasional, dan nonintervensi. Melaui cara seperti inilah, citra kita bisa diperbaiki di mata masyarakat internasional tentang kapasitas Indonesia dalam percaturan politik global. Dan setelah Indonesia masuk sebagai anggota tidak tetap DK PBB, penyelesaian masalah Myanmar telah menjadi ujian pertama untuk Indonesia . Apakah Indonesia bisa berperan baik dalam percaturan politik internasional? ***

PROFESOR MERIAM BUDIARDJO

Oleh: ABDUL GAFUR SANGADJI

Dimuat di KORAN TEMPO (Kamis, 18 Januari 2007)

Tulisan ini khusus aku persembahkan kepada guru besarku Ibu Meriam yang tak akan pernah saya lupakan sewaktu mengajar di kelas....

SETELAH menderita komplikasi pernapasan yang disebabkan oleh penyakit gagal ginjal, Profesor Dr Miriam Budiardjo, 83 tahun, tutup usia pada 8 Januari 2007. Ibu Mir, demikian ia biasa disapa, adalah orang yang sangat berjasa memajukan ilmu politik modern di Indonesia. Karena itu, warisan ilmu dalam studi ilmu politik yang ditinggalkan sangat penting dan akan tetap abadi.

Ibu Mir layak kita tempatkan dalam jajaran ilmuwan besar yang dimiliki bangsa ini. Beliau tak sekadar guru besar ilmu politik, sarjana ilmu politik pertama, diplomat, dekan perempuan pertama, pekerja sosial, pejuang hak asasi manusia, guru yang baik, perempuan yang bersahaja, tapi lebih dari semua itu, bersama kawan-kawannya, seperti Selo Sumardjan dan T.O. Ihromi, Ibu Mir mendirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang melahirkan banyak pakar ilmu politik kita.

Dari "rahim intelektualnya" lahir pakar generasi lama, seperti Profesor Dr Juwono Sudarsono (kini Menteri Pertahanan), Profesor Dr Maswadi Rauf (Ketua Departemen Ilmu Politik FISIP UI), Dr Burhan Magenda, Dr Isbodroini Suyanto, dan Drs Arbi Sanit, hingga generasi baru, seperti Eep Saefulloh Fatah, MA. Karena itu, tak hanya civitas academica UI yang merasa kehilangan, tapi juga bangsa ini berduka karena telah ditinggal seorang cendekiawan cerdas, yang menguasai bahasa klasik Latin, Belanda, Inggris, Jerman, dan Prancis.

Buku Dasar-dasar Ilmu Politik yang diterbitkan Gramedia pada 1972 dan kini memasuki edisi cetak ke-29 adalah karya besar Ibu Mir. Buku tersebut merupakan buku utama yang menjadi bahan bacaan setiap mahasiswa baru. Bahkan kini dipakai di berbagai fakultas ilmu sosial dan ilmu politik di berbagai kampus di Indonesia. Hingga detik-detik terakhir masa hidupnya, buku itu masih ingin ia revisi (update) dengan memasukkan pemikiran-pemikiran baru, seperti bab tentang Islam dan politik serta otonomi daerah.

Sebagai ilmuwan politik, Ibu Mir juga menulis beberapa buku lain, seperti Kuasa dan Wibawa (1984) serta The Provisional Parliament in Indonesia (1959). Semasa hidupnya, artikel-artikelnya kerap menghiasi berbagai media massa. Itulah bukti kecintaannya terhadap dunia perpolitikan bangsa ini.

Sepulang dari luar negeri menyelesaikan studi S-2 di Georgetown University, Amerika Serikat, Ibu Mir menjadi dekan perempuan pertama di lingkungan Universitas Indonesia untuk dua periode, pada 1974-1978. Di tangan Ibu Mir, kampus FISIP UI pelan-pelan "disihir" menjadi kampus yang terdepan di Indonesia. Sebagaimana yang kerap diceritakan para mantan mahasiswanya, Ibu Mir sangat peduli terhadap perkembangan ilmu sosial dan ilmu politik.
Ibu Mir menunjukkan penguasaan ilmunya dengan cara yang elegan. Para mahasiswa diajak berdiskusi dan berdialog dengan menempatkan mahasiswa sebagai subyek pembelajaran, bukan obyek. Beliau lebih sering berperan sebagai mitra mahasiswa ketimbang dosen angker. Jasanya yang besar terhadap UI membuat namanya diabadikan sebagai nama perpustakaan FISIP UI: Miriam Budiardjo Resource Center, atas bantuan pemerintah Amerika. Kini perpustakaan itu menjadi perpustakaan terbagus di Universitas Indonesia.

Peran Ibu Mir menjadi sangat penting bagi bangsa ini, ketika agenda reformasi dan demokratisasi digulirkan mahasiswa pada 1998. Saat Soeharto belum bersedia mundur dari jabatan presiden, Ibu Mir menghela para pemimpin UI menemui sang arsitek Orde Baru pada 16 Mei 1998 di Cendana, Jakarta, kediaman mantan presiden Soeharto. Situasi politik Jakarta yang tegang, penembakan mahasiswa oleh aparat keamanan, dan kurs rupiah yang kian anjlok membuat delegasi UI, yang dipimpin Rektor Asman Boedisantoso, menyampaikan hasil simposium "Kepedulian UI untuk Masa Depan Indonesia". Ibu Mir kemudian membacakan hasil simposium itu.

UI mendesak Soeharto agar mundur dari jabatannya. Inilah kerja besar Ibu Mir dan UI bersama komponen bangsa lainnya yang sukses mendorong pembaruan politik di Indonesia. Rezim otoritarian dirobohkan dan digantikan rezim demokratis. Di luar dunia politik, Ibu Mir adalah pejuang hak asasi manusia dan pernah menjadi Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Sejarah mencatat, aktivitasnya di dunia politik praktis telah ia lakukan jauh sebelum rezim Orde Baru dibangun. Ketika pemerintah Belanda tidak mengakui kedaulatan Indonesia dengan melancarkan agresi militer, Ibu Mir masuk Kementerian Luar Negeri sebagai anggota sekretariat delegasi perundingan Indonesia di kapal Renville pada 1947. Baru setelah pengakuan kedaulatan, Ibu Mir pindah kantor ke Kedutaan Besar Indonesia di Washington, Amerika Serikat, sebagai Sekretaris II Kedutaan Besar Republik Indonesia, setelah bergabung dengan perwakilan Indonesia di New Delhi, India. Dunia diplomasi Indonesia pun mencatatnya sebagai diplomat perempuan pertama.

Wasiat dan harapan
Sebelum tutup usia, Ibu Mir berpesan agar mahasiswa menuntaskan buku Dasar-dasar Ilmu Politik yang belum sempat dieditnya. Sosiolog UI, Imam B. Prasodjo, yang mewakili keluarga, menyampaikan hal itu di kampus FISIP UI pada upacara penghormatan terakhir untuk Profesor Dr Miriam Budiardjo. Wasiat tersebut sekaligus menjadi harapan Ibu Mir agar studi ilmu politik memberi sumbangan bagi kemajuan politik Indonesia di masa mendatang.

Setelah sewindu reformasi, politik kita belum beranjak dari tradisi lama yang diwariskan Orde Baru. Kekuasaan politik masih cenderung dibangun secara personal ketimbang secara kelembagaan. Maka harapan Ibu Mir agar politik Indonesia menjadi lebih adab dan demokratis penting untuk tak henti-hentinya dikampanyekan.