PROFESOR MERIAM BUDIARDJO

Oleh: ABDUL GAFUR SANGADJI

Dimuat di KORAN TEMPO (Kamis, 18 Januari 2007)

Tulisan ini khusus aku persembahkan kepada guru besarku Ibu Meriam yang tak akan pernah saya lupakan sewaktu mengajar di kelas....

SETELAH menderita komplikasi pernapasan yang disebabkan oleh penyakit gagal ginjal, Profesor Dr Miriam Budiardjo, 83 tahun, tutup usia pada 8 Januari 2007. Ibu Mir, demikian ia biasa disapa, adalah orang yang sangat berjasa memajukan ilmu politik modern di Indonesia. Karena itu, warisan ilmu dalam studi ilmu politik yang ditinggalkan sangat penting dan akan tetap abadi.

Ibu Mir layak kita tempatkan dalam jajaran ilmuwan besar yang dimiliki bangsa ini. Beliau tak sekadar guru besar ilmu politik, sarjana ilmu politik pertama, diplomat, dekan perempuan pertama, pekerja sosial, pejuang hak asasi manusia, guru yang baik, perempuan yang bersahaja, tapi lebih dari semua itu, bersama kawan-kawannya, seperti Selo Sumardjan dan T.O. Ihromi, Ibu Mir mendirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang melahirkan banyak pakar ilmu politik kita.

Dari "rahim intelektualnya" lahir pakar generasi lama, seperti Profesor Dr Juwono Sudarsono (kini Menteri Pertahanan), Profesor Dr Maswadi Rauf (Ketua Departemen Ilmu Politik FISIP UI), Dr Burhan Magenda, Dr Isbodroini Suyanto, dan Drs Arbi Sanit, hingga generasi baru, seperti Eep Saefulloh Fatah, MA. Karena itu, tak hanya civitas academica UI yang merasa kehilangan, tapi juga bangsa ini berduka karena telah ditinggal seorang cendekiawan cerdas, yang menguasai bahasa klasik Latin, Belanda, Inggris, Jerman, dan Prancis.

Buku Dasar-dasar Ilmu Politik yang diterbitkan Gramedia pada 1972 dan kini memasuki edisi cetak ke-29 adalah karya besar Ibu Mir. Buku tersebut merupakan buku utama yang menjadi bahan bacaan setiap mahasiswa baru. Bahkan kini dipakai di berbagai fakultas ilmu sosial dan ilmu politik di berbagai kampus di Indonesia. Hingga detik-detik terakhir masa hidupnya, buku itu masih ingin ia revisi (update) dengan memasukkan pemikiran-pemikiran baru, seperti bab tentang Islam dan politik serta otonomi daerah.

Sebagai ilmuwan politik, Ibu Mir juga menulis beberapa buku lain, seperti Kuasa dan Wibawa (1984) serta The Provisional Parliament in Indonesia (1959). Semasa hidupnya, artikel-artikelnya kerap menghiasi berbagai media massa. Itulah bukti kecintaannya terhadap dunia perpolitikan bangsa ini.

Sepulang dari luar negeri menyelesaikan studi S-2 di Georgetown University, Amerika Serikat, Ibu Mir menjadi dekan perempuan pertama di lingkungan Universitas Indonesia untuk dua periode, pada 1974-1978. Di tangan Ibu Mir, kampus FISIP UI pelan-pelan "disihir" menjadi kampus yang terdepan di Indonesia. Sebagaimana yang kerap diceritakan para mantan mahasiswanya, Ibu Mir sangat peduli terhadap perkembangan ilmu sosial dan ilmu politik.
Ibu Mir menunjukkan penguasaan ilmunya dengan cara yang elegan. Para mahasiswa diajak berdiskusi dan berdialog dengan menempatkan mahasiswa sebagai subyek pembelajaran, bukan obyek. Beliau lebih sering berperan sebagai mitra mahasiswa ketimbang dosen angker. Jasanya yang besar terhadap UI membuat namanya diabadikan sebagai nama perpustakaan FISIP UI: Miriam Budiardjo Resource Center, atas bantuan pemerintah Amerika. Kini perpustakaan itu menjadi perpustakaan terbagus di Universitas Indonesia.

Peran Ibu Mir menjadi sangat penting bagi bangsa ini, ketika agenda reformasi dan demokratisasi digulirkan mahasiswa pada 1998. Saat Soeharto belum bersedia mundur dari jabatan presiden, Ibu Mir menghela para pemimpin UI menemui sang arsitek Orde Baru pada 16 Mei 1998 di Cendana, Jakarta, kediaman mantan presiden Soeharto. Situasi politik Jakarta yang tegang, penembakan mahasiswa oleh aparat keamanan, dan kurs rupiah yang kian anjlok membuat delegasi UI, yang dipimpin Rektor Asman Boedisantoso, menyampaikan hasil simposium "Kepedulian UI untuk Masa Depan Indonesia". Ibu Mir kemudian membacakan hasil simposium itu.

UI mendesak Soeharto agar mundur dari jabatannya. Inilah kerja besar Ibu Mir dan UI bersama komponen bangsa lainnya yang sukses mendorong pembaruan politik di Indonesia. Rezim otoritarian dirobohkan dan digantikan rezim demokratis. Di luar dunia politik, Ibu Mir adalah pejuang hak asasi manusia dan pernah menjadi Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Sejarah mencatat, aktivitasnya di dunia politik praktis telah ia lakukan jauh sebelum rezim Orde Baru dibangun. Ketika pemerintah Belanda tidak mengakui kedaulatan Indonesia dengan melancarkan agresi militer, Ibu Mir masuk Kementerian Luar Negeri sebagai anggota sekretariat delegasi perundingan Indonesia di kapal Renville pada 1947. Baru setelah pengakuan kedaulatan, Ibu Mir pindah kantor ke Kedutaan Besar Indonesia di Washington, Amerika Serikat, sebagai Sekretaris II Kedutaan Besar Republik Indonesia, setelah bergabung dengan perwakilan Indonesia di New Delhi, India. Dunia diplomasi Indonesia pun mencatatnya sebagai diplomat perempuan pertama.

Wasiat dan harapan
Sebelum tutup usia, Ibu Mir berpesan agar mahasiswa menuntaskan buku Dasar-dasar Ilmu Politik yang belum sempat dieditnya. Sosiolog UI, Imam B. Prasodjo, yang mewakili keluarga, menyampaikan hal itu di kampus FISIP UI pada upacara penghormatan terakhir untuk Profesor Dr Miriam Budiardjo. Wasiat tersebut sekaligus menjadi harapan Ibu Mir agar studi ilmu politik memberi sumbangan bagi kemajuan politik Indonesia di masa mendatang.

Setelah sewindu reformasi, politik kita belum beranjak dari tradisi lama yang diwariskan Orde Baru. Kekuasaan politik masih cenderung dibangun secara personal ketimbang secara kelembagaan. Maka harapan Ibu Mir agar politik Indonesia menjadi lebih adab dan demokratis penting untuk tak henti-hentinya dikampanyekan.