MENCARI CALON PRESIDEN ALTERNATIF

Dimuat di TEMPO

Kamis, 27/9/07

KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri sudah menyatakan kesediaannya menjadi calon presiden pada Pemilihan Umum 2009. Kesediaan itu langsung menggebrak panggung politik. Pembicaraan seputar calon presiden langsung ramai. Sampai saat ini Golkar belum memutuskan calonnya. Meski begitu, Jusuf Kalla sudah merespons kesediaan Megawati itu. Wakil Presiden langsung melakukan pertemuan dengan Agung Laksono, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, untuk membicarakan soal calon presiden. Hasilnya, Golkar ada kemungkinan baru mengumumkan calon presidennya enam bulan sebelum pemilu.

Langkah Megawati mulai membuka tabir politik, siapa yang akan berlaga pada pertandingan 2009. Paling kurang sejumlah nama mulai ramai dibicarakan. Namun, bila diperhatikan peta politiknya, tampaknya bursa calon presiden masih didominasi wajah-wajah lama yang sudah terbukti gagal. Wiranto ada kemungkinan dicalonkan Partai Hanura. Golkar bisa saja mencalonkan Jusuf Kalla. Sementara itu, Partai Demokrat masih mengunggulkan figur Susilo Bambang Yudhoyono.

Bagaimana dengan Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan? Tampaknya keempat partai terakhir yang saya sebut ini belum memiliki kandidat yang jelas. Kalaupun PAN akan mencalonkan Amien Rais, nilai jualnya tak beda jauh dengan calon-calon yang ada. Amien pernah gagal pada Pemilu Presiden 2004. Karena itu, strateginya, PAN harus mencari figur lain yang layak dijual.

Dari jalur PKS belum ada kader internal yang bersinar. Kualitas kader-kadernya belum cukup mumpuni untuk tampil sebagai calon presiden. Dengan demikian, tampak PKS belum siap memasang nama Hidayat Nur Wahid sebagai calon presiden. Jika demikian adanya, PKS punya pilihan strategis, yakni bergabung dengan partai lain untuk mengusung pasangan calon presiden tertentu. Bisa saja Hidayat Nur Wahid dipasangkan dengan Megawati atau dengan kandidat lain yang dinilai layak. Sementara itu, PKB belum mematok calon presidennya. Di partai berbasis Nahdliyin ini, figur Abdurrahman Wahid memang masih cukup kuat. Tapi mungkinkah Gus Dur dipasang sebagai calon presiden? Tampaknya PKB harus berhitung panjang. PPP juga belum punya gambaran siapa calon presiden yang akan mereka usung.

Dari situ kita sudah bisa menebak nama-nama calon presiden yang akan bertarung pada 2009. Tak ada wajah baru. Semua yang diincar partai-partai adalah wajah lama dengan prestasi yang minim. Bahkan tak sedikit yang pernah memegang jabatan di pemerintahan dan gagal. Kita belum punya calon-calon alternatif yang punya pesona personal yang memukau. Nama Sri Sultan Hamengku Buwono adalah salah satu tokoh alternatif yang barangkali cukup punya pengaruh tradisional di masyarakat Jawa. Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mulai disebut-sebut sebagai calon presiden alternatif.

Konon, guru besar Universitas Indonesia itu sudah didekati tokoh-tokoh partai untuk dipasang sebagai calon presiden. Jimly memang bukan orang partai. Dia nonpartisan, dengan latar belakang keilmuwan yang sangat memadai di bidang politik dan hukum ketatanegaraan. Tapi sayangnya, Jimly tidak memiliki basis dukungan politik yang luas di kalangan partai-partai. Bagaimana dengan Fadel Muhammad? Gubernur Gorontalo ini mulai meramaikan bursa calon presiden alternatif. Dengan pengalaman pemerintahannya yang cukup bagus sebagai gubernur, Fadel punya nilai jual. Tapi Fadel belum tentu didukung Partai Golkar. Surya Paloh, yang belakangan rajin mendekati PDIP, bisa juga menjadi calon presiden alternatif. Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar ini kelihatannya mengincar kursi calon presiden dari Partai Golkar. Tapi, dengan tradisi senioritas yang mapan di Golkar, Surya Paloh ada kemungkinan akan dipaksa melepaskan keinginannya kepada Jusuf Kalla.

Kegagalan partai

Pintu konvensi di Golkar akan dikunci rapat-rapat. Ini dalam rangka mengantisipasi masuknya para pesaing berat Jusuf Kalla. Sistemnya diganti dengan musyawarah nasional. Dari sisi kepentingan Jusuf Kalla, penghapusan konvensi bisa jadi strategi politik yang tepat. Tapi, dari aspek kepentingan partai, penghapusan konvensi bukan langkah yang bagus. Harganya terlalu mahal jika Golkar melepaskan konvensi. Golkar bisa dicap sebagai partai yang tidak konsisten memperjuangkan demokrasi dan praktek politik modern.

Bagaimanapun konvensi adalah mekanisme demokratis yang pertama kali diperkenalkan Golkar. Penjaringan calon presiden lewat pintu konvensi adalah tradisi demokrasi modern yang layak dipertahankan. Sayangnya, konvensi dilihat terbalik oleh Jusuf Kalla. Kubu Jusuf Kalla justru ingin menutup pintu konvensi dari serbuan calon presiden alternatif. Ini logika politik yang benar-benar keliru.

Pada saat yang sama, PDIP belum mampu keluar dari bayang-bayang Megawati. PDIP rupanya terlalu bergantung kepada figur anak Bung Karno itu. Belum ada tokoh alternatif yang bisa bersaing dengannya. Maka ada yang bilang, PDIP sama dengan Megawati. Begitu pula di kalangan Partai Demokrat. Sosok Yudhoyono masih diyakini memiliki magis politik yang kuat. Dengan demikian, tak ada tokoh alternatif yang bisa menggesernya.

Ini pertanda bahwa partai-partai gagal melakukan kaderisasi untuk menghasilkan tokoh-tokoh muda alternatif yang mampu bersaing dengan tokoh-tokoh tua. Sistem politik partai masih bersandar pada tokoh lama. Anak-anak muda kurang diberi porsi peran yang memadai. Kita lihat misalnya di Partai Golkar. Hampir semua yang punya jabatan strategis dan masuk pemerintahan adalah tokoh-tokoh lama yang sudah malang-melintang di dunia politik sejak masa Orde Baru. Di PDIP pun demikian. Tokoh-tokoh teras partai masih diisi angkatan Megawati. Belum ada tokoh muda alternatif.

Padahal sudah saatnya anak-anak muda diberi kesempatan memimpin bangsa ini. Tampilnya Barack Obama sebagai calon presiden Partai Demokrat di Amerika seharusnya memberi inspirasi agar partai politik kita mulai menyiapkan kader-kader mudanya untuk tampil di halaman utama panggung perpolitikan nasional.

Lewat bukunya, The Audacity of Hope (2006), Barack Obama memberi pelajaran berharga bahwa anak muda jauh lebih visioner. Beliau mampu menjadi calon presiden alternatif di Amerika. Dengan segudang gagasannya yang memukau tentang sebuah masa depan Amerika, Barack Obama adalah contoh tokoh muda alternatif di abad ini. Ini yang mestinya juga terjadi di Indonesia. Saatnya sirkulasi elite nasional jangan hanya berkutat pada tokoh-tokoh lama, yang kebanyakan dari mereka sudah terbukti gagal. Indonesia di masa depan membutuhkan calon presiden alternatif dengan gagasan segar. Maka, mulai saat ini, mari bersama-sama mencari calon presiden alternatif.

URL Source: http://korantempo.com/korantempo/2007/09/27/Opini/krn,20070927,62.id.html

Paradigma Baru Kelola Pulau Terluar

Dimuat di MEDIA INDONESIA

(Kamis, 6 September 2007)

Saat ini keberadaan pulau-pulau terluar sedang di tubir jurang. Jika tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin tragedi lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan terulang kembali. Jelang HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus lalu, salah satu koran nasional memuat keberadaan pulau-pulau terluar dengan kondisi menyedihkan. Sudah 62 tahun bangsa ini merdeka, tapi kita kurang memiliki kedaulatan penuh untuk mengurusi pulau-pulau perbatasan. Bahkan keberadaannya dianggap tidak penting.

Padahal dari segi geopolitik dan geostrategi, keberadaannya menjadi benteng terakhir pertahanan negara. Keberadaan pulau-pulau itu mempunyai makna strategis, tidak saja secara ekonomi, tapi juga politik. Pendekatan militerisme sudah kurang efektif sehingga perlu pendekatan lain agar nasionalisme warga di pulau-pulau terluar tidak tergerus arus globalisasi yang memungkinkan negara lain mencaploknya.

Laporan Mabes TNI dan Departemen Pertahanan kepada Komisi I DPR RI menyatakan Indonesia memiliki 92 pulau terluar. Dari jumlah tersebut, 12 pulau terluar rentan dicaplok negara lain dan berpotensi menimbulkan konflik antarnegara.

Anehnya, di saat bangsa ini sudah menginjak usia 62 tahun merdeka, nasib warga di pulau-pulau terluar kurang diperhatikan. Pemerintah seperti tidak menyadari bahwa tidak berkembangnya pulau-pulau terluar dapat menyebabkan lunturnya wawasan kebangsaan dan nasionalisme masyarakat setempat. Selain itu, terancam kedaulatan negara karena hilangnya garis batas negara akibat abrasi atau pengerukan pasir laut, terjadinya penyelundupan barang-barang ilegal, pencurian ikan oleh nelayan asing, adanya imigran gelap dan pelarian dari negara tetangga, hingga ancaman okupasi oleh negara asing.

Jika tidak diurus dengan serius, pulau-pulau terluar berpotensi jadi sarang perompak dan kegiatan ilegal. Di samping itu, sebagai kawasan perbatasan, sebagian besar pulau terluar belum memiliki garis batas laut yang jelas dengan negara lain serta rawan terhadap ancaman sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Bukti bahwa kita kurang mengoptimalkan pengelolaan pulau-pulau terluar karena selama ini keberadaannya masih digarap secara sektoral dan belum menjadi prioritas pemerintah. Infrastruktur pendukung dan anggaran untuk pengelolaannya pun masih minim.

Kenapa? Karena kebijakan pembangunan cenderung inward looking sehingga pulau-pulau terluar hanya menjadi halaman belakang dalam pertahanan negara.

Tiga langkah strategis

Tentu kita tidak ingin integrasi negara dicabik-cabik negara lain. Perlu langkah serius mengamankan pulau-pulau perbatasan. Sebenarnya kita sudah punya payung hukum untuk mengelola keberadaan pulau-pulau terluar. Perpres No 78/2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar mengamanatkan agar pengelolaan pulau-pulau terluar dilakukan lintas sektoral serta melibatkan koordinasi pusat dan daerah.

Caranya dengan melakukan pembinaan, pengelolaan, dan pelestarian sumber daya alam, menyediakan infrastruktur dan alat perhubungan yang memadai, serta melakukan pembinaan wilayah dan pertahanan secara terpadu. Sayangnya, strategi ini masih kurang maksimal.

Oleh karena itu, kurang lebih ada tiga strategi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yang harus dipikirkan. Pertama, membenahi sistem koordinasi antardepartemen melalui promosi pariwisata, program transmigrasi, dan pembangunan pusat ekonomi baru. Kedua, memprioritaskan pertumbuhan penduduk yang berbasis pembangunan ekonomi. Ketiga, prioritas anggaran. Hambatan kita selama ini adalah kecilnya jumlah anggaran untuk menyelamatkan pulau-pulau terluar. Oleh karena itu, jumlah anggaran harus ditambah. Bisa diambil dari anggaran Departemen Pertahanan dan departemen lain yang terkait.

Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono pernah mengatakan pengamanan pulau-pulau terluar wilayah RI membutuhkan dana Rp2,5 miliar hingga Rp3 triliun per tahun. Dana tersebut diperuntukkan 17 departemen yang menangani masalah pengamanan pulau-pulau terluar, terutama pulau-pulau terluar yang memiliki kandungan sumber daya mineral potensial seperti minyak.

Kenapa tiga langkah strategis ini penting untuk diperhatikan? Kita harus sadar bahwa Indonesia mesti berusaha keras untuk mengamankan seluruh wilayahnya termasuk pulau-pulau terluar yang memiliki kandungan sumber daya alam tambang dan minyak. Kehadiran kegiatan ekonomi di pulau-pulau terluar adalah salah satu bentuk pertahanan yang efektif agar negara lain tidak mudah mengklaim wilayah RI sebagai bagian dari wilayah mereka.

Saya kira benar paradigma pengelolaan pulau-pulau terluar harus diubah dari paradigma militer ke paradigma kesejahteraan. Kehadiran kegiatan ekonomi adalah bentuk pematokan perbatasan yang paling bagus, paling efektif untuk mempertahankan kedaulatan kita. Kita tentu tidak ingin kasus hilangnya pulau-pulau terluar milik Indonesia.

Maka, pulau-pulau terluar itu harus dijaga. Kita pasti berharap pengalaman buruk dalam lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan tidak terulang kembali. Penguasaan Malaysia lebih didasarkan karena pulau itu secara fisik dikelola, diurus, dijadikan tempat rekreasi atau tempat layak huni.

Saya kira bukan hanya tugas TNI-AL menjaga pulau-pulau itu, tetapi semua elemen bangsa. Siapa pun boleh ikut mengamankan pulau-pulau itu. Tapi persoalannya, adakah kepedulian, komitmen, dan perhatian elemen bangsa lainnya terhadap pulau-pulau terluar itu? Di situlah kedaulatan atas wilayah sedang diuji di hari jadi Indonesia yang ke-62 tahun ini.***