10 Dosa SBY-JK Dibedah

Jakarta - Kantor Berita Antara , 21 Desember 2007 Ada gerakan besar menggugat kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Setidaknya, sebagian gerakan ini terlihat dari terbitnya buku 10 Dosa Politik SBY-JK karya Boni Hargens, staf dosen FISIP Universitas Indonesia. Buku kontroversial itu, Rabu (19/12), dibedah di Cafe Bloc FISIP UI, Depok. Diskusi dihadiri Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI Syarief Hasan, Budiman Sudjatmiko (mantan Ketua Umum PRD yang kini bergabung PDIP), dan Abdul Gafur Sangadji (intelektual muda UI). Boni Hargenss mengaku menggunakan istilah 'dosa' dalam tulisan karena ia menganalisis kinerja SBY-JK dalam perspektif moral, yakni penilaian baik-buruk berdasar kepentingan masyarakat. 'Dosa' ini tidak akan menyeret pelaku ke pengadilan umum, melainkan pengadilan nurani. Dalam buku itu ada sembilan dosa SBY-JK sebagai dwitunggal, dan satu dosa SBY sendiri, yakni bernyanyi di saat rakyat menangis. (Dosa politik lainnya lihat tabel). Menanggapi hal kritik Boni, Syarief Hasan 'dosa' itu yang menentukan adalah Allah SWT, bukan manusia. “Jadi, hubungannya antara manusia dengan Tuhan,” katanya. Mengenai impor beras, wakil sekjen Partai Demokrat itu mengatakan, harus dilakukan agar tidak ada antrean. Sedangkan soal tebang pilih koruptor, ia berujar, “Penyelesaian korupsi tak seperti membalik telapak tangan. Ini masih dalam proses, jangan keburu dinilai setengah-setengah," katanya. Demikian pula rakyat Aceh, kata Syarief, sekarang juga lebih baik dan maju. Bahkan, kemajuannya melebihi Indonesia bagian timur. “Aceh sekarang tenteram dan damai,” katanya. Budiman Sudjatmiko mengatakan, kritik dalam buku ini merupakan bagian dari demokrasi. “Kalau ada yang baik, diambil saja,” katanya. Ia juga meminta agar SBY tidak terlalu banyak tebar pesona. Waktu lima tahun, katanya, semestinya cukup untuk berbuat bagi kesejahteraan rakyat. Sedangkan Abdul Gafur Sangadji menyatakan, “Setiap karya intelektual harus tetap dihargai. Tidak boleh ada rezim yang membunuh kreativitas intelektual hanya karena alasan stabilitas dan keamanan seperti dilakukan Orde Baru," katanya. Menurut Sangadji, pemerintah demokratis masa kini cenderung mengambil langkah-langkah nonpopulis, sehingga terkesan melanggar janji kampanye. Studi Susan Stoke di sejumlah negara Amerika Latin tentang Mandate and Democracy (2001) membuktikan bahwa merealisaikan janji kampanye selalu dihadapkan pada dua kenyataan, yaitu kepentingan efisiensi dan kepentingan banyak orang. “Dari 39 pemerintah yang diteliti, 29 di antaranya mengambil kebijakan nonpopulis, yaitu privatisasi BUMN, peran negara yang minimal dalam ekonomi, dan liberalisasi perdagangan,” katanya. Ant