DEPOK --- Kritik terhadap kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) mulai dituangkan lewat buku. Boni Hargens, staf pengajar di FISIP Universitas Indonesia (UI) meluncurkan buku berjudul '10 Dosa Politik SBY-JK', yang berisi catatan buram kepemimpinan SBY-JK. Buku ini menjadi polemik saat peluncurannya di FISIP UI, Depok, Rabu (19/12). Hadir dalam acara bedah buku tersebut adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Syarief Hasan, Budiman Sudjatmiko mantan ketua umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang kini bergabung ke PDI, dan intelektual muda UI, Abdul Gafur Sangadji. Dalam paparannya Boni Hargenss menjelaskan, pemakaian istilah dosa, mencerminkan perspektif moral dalam menilai kinerja pemerintah. Secara moral apa yang dilakukan pemerintah harus selalu ditakar sebagai baik dan buruk dalam kaitan dengan kepentingan masyarakat. ''Positif dalam penilaian moral adalah pemerintah tak akan diseret ke ruang pengadilan atas kesalahan dan kegagalan yang dilakukan. Pemerintahanya digiring ke pengadilan nurani,'' katanya.
Ia juga mengatakan ada pertimbangan lain dalam pemakaian istilah dosa. ''Kalau kita berpatok pada perspektif legal formal, sudah terlalu sering kegagalan pemerintah dihapus dengan bahasa politik sehingga seolah-olah semua beres dan tak ada masalah lagi,'' katanya. Dalam buku tersebut ada sembilan dosa yang menempatkan SBY-JK sebagai pelaku dwitunggal. Selain itu, ada satu dosa yang melibatkan SBY sebagai pelaku tunggal yakni kegiatan bernyanyi di tengah keadaan banyak rakyat menangis.
Dosa politik yang pertama adalah membebankan rakyat melalui kebijakan pemotongan subsidi BBM (bahan bakar minyak), kedua peningkatan kemiskinan dan pengangguran, ketiga pembunuhan politik aktivis HAM, Munir, keempat pembohongan publik melalui pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada perayaan Kemerdakaan RI tahun 2006, di gedung DPR/MPR, kelima adalah tebang pilih agenda pemberantasan korupsi.
Sedangkan dosa politik keenam dalah mengorbankan rakyat melalui kebijakan impor beras, ketujuh adalah solusi politik dalam menyelesaikan konflik Aceh melalui MoU Helsinki 15 Agustus 2005, kedelapan konsultasi politik pemerintah dan DPR untuk mengakhiri rencana interpelasi nuklir Iran, kesembilan kelambanan penanganan kasus korban lumpur Lapindo, dan ke-10 adalah menari di atas penderitaan rakyat melalui album Rinduku Padamu.
Menanggapi hal tersebut Syarief Hasan mengaku 'merasa sangat seram' dengan istilah dosa, karena yang menentukan dosa adalah Allah SWT, bukan manusia. Wakil Sekjen Partai Demokrat tersebut juga mengatakan adanya impor beras untuk kepentingan rakyat agar masyarakat tidak antre dalam mendapatkan beras. ''Jangan sampai ada antrean,'' katanya. Mengenai penilaian adanya tebang pilih dalam masalah korupsi, juga dibantah Syarief. Menurutnya semua yang dilakukan adalah proses dalam menyelesaikan masalah korupsi. ''Penyelesaian korupsi bukan hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Ini semuanya proses jangan dinilai setengah-setengah,'' katanya.
Sedangkan mengenai dosa ketujuh, Syarief mengatakan kondisi rakyat Aceh sekarang lebih baik dan maju, bahkan kemajuannya melebihi Indonesia bagian timur. ''Daerah Aceh sekarang tenteram dan damai,'' katanya. Budiman Sudjatmiko mengatakan, buku tersebut jangan ditanggapi secara kalap dengan menyerang ataupun membela. ''Ini adalah bagian dari demokrasi, jika ada yang baik kita ambil saja,'' katanya.
Menurut dia, SBY jangan terlalu banyak melakukan pencitraan diri dan tebar pesona saja. Seharusnya dengan kemenangan pemilu presiden yang mencapai 63 persen merupakan modal cukup kuat untuk memimpin. ''Dalam lima tahun sebagai pemimpin besar yang punya nyali, determinasi tinggi merupakan waktu yang cukup untuk berbuat bagi kesejahteraan rakyatnya,'' katanya.
Sedangkan intelektual muda UI, Abdul Gafur Sangadji mengatakan buku karya Boni Hargens tersebut harus ditanggapi dalam beberapa kerangka berpikir bahwa demokrasi memberi ruang bagi pertumbuhan ide/gagasan. ''Setiap karya intelektual, berbeda sekalipun dengan banyak orang harus tetap dihargai. Tidak boleh ada rezim demokrasi yang membunuh kreativitas intelektual haya karena alasan stabilitas dan keamanan seperti dilakukan oleh Orde Baru,'' katanya. ant
( )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar