Dimuat di TEMPOSabtu, 09 Juni 2007
Perseteruan Presiden SBY dengan Amien Rais terkait kasus aliran dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang berakhir dengan adegan pertemuan 12 menit menunjukkan kalau Presiden saat ini ‘takut’ kritikan. Kejujuran seorang Amien Rais, yang menyatakan dirinya menerima dana DKP, membuat SBY gerah dan gusar. Amien melemparkan wacana kalau calon presiden tertentu tak saja ikut menerima dana DKP, ada juga dana asing yang masuk dalam kantong team sukses calon presiden. Namun, SBY kecolongan. Beliau malah melakukan serangan balik terhadap Amien Rais. Walaupun perseteruan SBY-Amien telah usai, menarik untuk mengamati sikap dan model reaksi Presiden. Ini penting untuk menilai apakah SBY adalah presiden yang baik?
Kalau kita lihat, SBY terjebak pada gaya provokasi Amien Rais. Sebuah serangan dari seorang warga negara tidak pantas ditanggapi Presiden dengan membangun ruang konflik. Amien Rais telah membuat SBY keluar kandang, walau akhirnya Amien pun terjebak dalam model kompromi politik Presiden. Artinya, dalam hal ini, SBY tidak menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang sensitif secara positif terhadap kritik. Kalau saja SBY hendak melihat langkah Amien Rais sebagai ‘pintu masuk’ untuk membongkar misteri skandal dalam kasus Rokhmin Dahuri, maka SBY bisa menunjukkan integritasnya dalam semangat pemberantasan korupsi.
Amien Rais memang telah membuat kita kecewa karena tidak konsisten pada pilihan posisinya. Tapi yang lebih mengecawakan lagi adalah ketidakjelasan kasus aliran dana DKP. Rokhmin Dahuri, dalam kapasitasnya yang amat terbatas, telah membeberkan sejumlah nama elite dan partai politik yang ikut menikmati dana haram tersebut. Mestinya ini memberikan semangat bagi SBY untuk menindaklanjutinya dengan upaya-upaya hukum. Sudahkah SBY menginstruksikan kepada pejabat-pejabat terkait (Kejaksaan dan KPK) untuk menyelidiki secara hukum aliran dana haram tersebut? Kegagalan SBY adalah ketidakmampuannya membaca sinyal-sinyal yang sudah dikirim Rokhmin Dahuri. Sehingga ini yang menjadi kecurigaan masyarakat: jangan-jangan SBY juga ikut menikmati dana DKP yang haram itu?
Tiga hipotesis
Pertanyaannya kemudian kenapa Presiden menunjukkan
reaksi negatifny dalam kasus dana DKP yang ikut menyeret namanya? Paling kurang ada tiga hipotesis yang bisa kita bangun. Pertama, dengan menyerang balik Amien dalam masa-masa awal perseteruannya dengan tokoh reformasi itu mengidikasikan kalau SBY sedang berupaya mencari dukungan publik untuk memulihkan popularitasnya yang tengah merosot. Hal ini bisa kita baca dari model komunikasi politik SBY dalam menanggapi Amien Rais. SBY seolah menempatkan dirinya sebagai pihak yang “disudutkan”. Efektifkah langkan ini? Ternyata tidak. Rakyat malah melihat SBY sangat kekanak-kanakan.
Kedua, penolakan SBY dalam menerima dana DKP adalah sebuah alasan yang sangat politis yang didasarkan pada kalkulasi politik yang amat rapi. Dalam hal ini, SBY sedang berhitung tentang legitimasi pemerintahannya. Kalau SBY mengakui itu, petaka politik pasti akan terjadi. Kekuasaan SBY sebagai presiden bisa dianggap tidak legitimate yang bisa saja berujung pada impeachment di tengah jalan. SBY bisa dijatuhkan dengan alasan melakukan perbuatan tercela secara hukum sehingga tidak memenuhi syarat lagi menjadi presiden.
Bagi saya, kalkulasi politik yang amat sempit seperti ini sungguh tidak layak diperlihatkan seorang SBY. Sebagai salah seorang arsitek reformasi dari kalangan militer, SBY dituntut untuk berkata secara jujur (tell the truth). Kalau memang SBY tidak menerima dana DKP mestinya hukum yang membuktikan itu, bukan sekadar retorika kosong yang dibangun dengan gaya agresif-negatif. Pragmatisme inilah yang membuat demokrasi kita kian jauh dari substansinya. Sehingga kerap kali pragmatisme menyeret para pelaku politik untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
Ketiga, sikap agresif-negatif SBY menggarisbawahi kalau pemerintahan ini gagap kritikan. Saya kira semua akan sepakat bahwa pemerintahan yang takut kritik adalah pemerintahan yang ‘banci’. Sebuah pemerintahan demokratis yang baik sekalipun, ketika gagal mengelola kritik dengan cerdas, bisa dianggap cacat secara substansi demokrasi. Sejak Pemilu 2004 lalu, kita berharap kalau SBY nantinya bisa menjadi presiden yang bisa mengelola kritik. Kegagalan pemerintahan Gus Dur dan Megawati adalah ketidakmampuan mereka menghadapi arus kritik publik yang datangnya begitu cepat setiap saat. Karena itu, dalam hukum demokrasi, presiden yang alergi kritik adalah presiden yang membunuh demokrasi. Dan mudahan-mudahan SBY tidak seperti itu. Karena saya percaya bahwa SBY adalah seorang demokrat sejati.
Presiden yang baik
Terkuaknya sejumlah nama calon presiden yang menerima dana DKP adalah ujian bagi SBY. Sebagai seorang demokrat, SBY mestinya dari awal menunjukkan kalau dirinya adalah seorang presiden yang baik. Apa yang dimaksud dengan presiden yang baik itu? Mari kita intip gagasan George C. Edwards III dan Stephen J. Wayne dalam buku Presidential Leadership (1999) tentang konsepsi seorang presiden yang baik.
Seorang presiden yang baik, menurut mereka, adalah seorang presiden yang memiliki karakter personal yang kuat dalam hal integritas, intelegensia, dan kemampuan memimpin. Integritas tergambar dari kemampuan presiden untuk mengatakan sesuatu secara jujur, apa adanya, terbuka terhadap kritik, dan mampu menjaga wibawa pemerintahannya dengan baik. Sementara intelegensia tercermin dari kemampuan presiden untuk bertindak baik dan bekerja dengan cakap. Ketika presiden memiliki integritas dan intelegensia, maka bisa dipastikan kemampuan memimpinnya akan jauh lebih baik.
Dalam hal menanggapi isu, presiden juga dipaksa memiliki apa yang disebut presidential performance on issue. Presiden harus mampu menanggapi isu secara proporsional, tidak emosional karena akan merusak citra presiden. Langkan SBY untuk bertemu dengan Amien Rais secara langsung adalah sebuah sikap positif untuk menyelesaikan perseturuan antar kedua tokoh tersebut. Tapi bukan berarti misteri dana kampanye calon presiden di Pemilu 2004 harus berakhir. Babak awal baru saja dimulai. Masih ada babak-babak berikut yang menunggu keberanian Amien Rais dan terobosan SBY dalam menanggapi semua ini dengan cerdas.
Karena sesungguhnya skandal dana DKP menjadi ujian bagi SBY untuk memperbaiki kemampuan politik pemberantasan korupsinya. Korupsi adalah perilaku buruk yang merugikan negara. Karena itu ia harus diberantas dengan tuntas tanpa pandang bulu termasuk melakukannya dari lingkungan Istana sekalipun. Tapi ini yang kita rasakan hilang dari komitmen SBY dalam kasus Rokhmin Dahuri. ***
Kalau kita lihat, SBY terjebak pada gaya provokasi Amien Rais. Sebuah serangan dari seorang warga negara tidak pantas ditanggapi Presiden dengan membangun ruang konflik. Amien Rais telah membuat SBY keluar kandang, walau akhirnya Amien pun terjebak dalam model kompromi politik Presiden. Artinya, dalam hal ini, SBY tidak menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang sensitif secara positif terhadap kritik. Kalau saja SBY hendak melihat langkah Amien Rais sebagai ‘pintu masuk’ untuk membongkar misteri skandal dalam kasus Rokhmin Dahuri, maka SBY bisa menunjukkan integritasnya dalam semangat pemberantasan korupsi.
Amien Rais memang telah membuat kita kecewa karena tidak konsisten pada pilihan posisinya. Tapi yang lebih mengecawakan lagi adalah ketidakjelasan kasus aliran dana DKP. Rokhmin Dahuri, dalam kapasitasnya yang amat terbatas, telah membeberkan sejumlah nama elite dan partai politik yang ikut menikmati dana haram tersebut. Mestinya ini memberikan semangat bagi SBY untuk menindaklanjutinya dengan upaya-upaya hukum. Sudahkah SBY menginstruksikan kepada pejabat-pejabat terkait (Kejaksaan dan KPK) untuk menyelidiki secara hukum aliran dana haram tersebut? Kegagalan SBY adalah ketidakmampuannya membaca sinyal-sinyal yang sudah dikirim Rokhmin Dahuri. Sehingga ini yang menjadi kecurigaan masyarakat: jangan-jangan SBY juga ikut menikmati dana DKP yang haram itu?
Tiga hipotesis
Pertanyaannya kemudian kenapa Presiden menunjukkan
reaksi negatifny dalam kasus dana DKP yang ikut menyeret namanya? Paling kurang ada tiga hipotesis yang bisa kita bangun. Pertama, dengan menyerang balik Amien dalam masa-masa awal perseteruannya dengan tokoh reformasi itu mengidikasikan kalau SBY sedang berupaya mencari dukungan publik untuk memulihkan popularitasnya yang tengah merosot. Hal ini bisa kita baca dari model komunikasi politik SBY dalam menanggapi Amien Rais. SBY seolah menempatkan dirinya sebagai pihak yang “disudutkan”. Efektifkah langkan ini? Ternyata tidak. Rakyat malah melihat SBY sangat kekanak-kanakan.Kedua, penolakan SBY dalam menerima dana DKP adalah sebuah alasan yang sangat politis yang didasarkan pada kalkulasi politik yang amat rapi. Dalam hal ini, SBY sedang berhitung tentang legitimasi pemerintahannya. Kalau SBY mengakui itu, petaka politik pasti akan terjadi. Kekuasaan SBY sebagai presiden bisa dianggap tidak legitimate yang bisa saja berujung pada impeachment di tengah jalan. SBY bisa dijatuhkan dengan alasan melakukan perbuatan tercela secara hukum sehingga tidak memenuhi syarat lagi menjadi presiden.
Bagi saya, kalkulasi politik yang amat sempit seperti ini sungguh tidak layak diperlihatkan seorang SBY. Sebagai salah seorang arsitek reformasi dari kalangan militer, SBY dituntut untuk berkata secara jujur (tell the truth). Kalau memang SBY tidak menerima dana DKP mestinya hukum yang membuktikan itu, bukan sekadar retorika kosong yang dibangun dengan gaya agresif-negatif. Pragmatisme inilah yang membuat demokrasi kita kian jauh dari substansinya. Sehingga kerap kali pragmatisme menyeret para pelaku politik untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
Ketiga, sikap agresif-negatif SBY menggarisbawahi kalau pemerintahan ini gagap kritikan. Saya kira semua akan sepakat bahwa pemerintahan yang takut kritik adalah pemerintahan yang ‘banci’. Sebuah pemerintahan demokratis yang baik sekalipun, ketika gagal mengelola kritik dengan cerdas, bisa dianggap cacat secara substansi demokrasi. Sejak Pemilu 2004 lalu, kita berharap kalau SBY nantinya bisa menjadi presiden yang bisa mengelola kritik. Kegagalan pemerintahan Gus Dur dan Megawati adalah ketidakmampuan mereka menghadapi arus kritik publik yang datangnya begitu cepat setiap saat. Karena itu, dalam hukum demokrasi, presiden yang alergi kritik adalah presiden yang membunuh demokrasi. Dan mudahan-mudahan SBY tidak seperti itu. Karena saya percaya bahwa SBY adalah seorang demokrat sejati.
Presiden yang baik
Terkuaknya sejumlah nama calon presiden yang menerima dana DKP adalah ujian bagi SBY. Sebagai seorang demokrat, SBY mestinya dari awal menunjukkan kalau dirinya adalah seorang presiden yang baik. Apa yang dimaksud dengan presiden yang baik itu? Mari kita intip gagasan George C. Edwards III dan Stephen J. Wayne dalam buku Presidential Leadership (1999) tentang konsepsi seorang presiden yang baik.
Seorang presiden yang baik, menurut mereka, adalah seorang presiden yang memiliki karakter personal yang kuat dalam hal integritas, intelegensia, dan kemampuan memimpin. Integritas tergambar dari kemampuan presiden untuk mengatakan sesuatu secara jujur, apa adanya, terbuka terhadap kritik, dan mampu menjaga wibawa pemerintahannya dengan baik. Sementara intelegensia tercermin dari kemampuan presiden untuk bertindak baik dan bekerja dengan cakap. Ketika presiden memiliki integritas dan intelegensia, maka bisa dipastikan kemampuan memimpinnya akan jauh lebih baik.
Dalam hal menanggapi isu, presiden juga dipaksa memiliki apa yang disebut presidential performance on issue. Presiden harus mampu menanggapi isu secara proporsional, tidak emosional karena akan merusak citra presiden. Langkan SBY untuk bertemu dengan Amien Rais secara langsung adalah sebuah sikap positif untuk menyelesaikan perseturuan antar kedua tokoh tersebut. Tapi bukan berarti misteri dana kampanye calon presiden di Pemilu 2004 harus berakhir. Babak awal baru saja dimulai. Masih ada babak-babak berikut yang menunggu keberanian Amien Rais dan terobosan SBY dalam menanggapi semua ini dengan cerdas.
Karena sesungguhnya skandal dana DKP menjadi ujian bagi SBY untuk memperbaiki kemampuan politik pemberantasan korupsinya. Korupsi adalah perilaku buruk yang merugikan negara. Karena itu ia harus diberantas dengan tuntas tanpa pandang bulu termasuk melakukannya dari lingkungan Istana sekalipun. Tapi ini yang kita rasakan hilang dari komitmen SBY dalam kasus Rokhmin Dahuri. ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar