TITIK TEMU DAN TITIK PECAH GOLKAR-PDIP

Dimuat di
SEPUTAR INDONESIA
Kamis, 28 Juni 207

Politik memang sulit ditebak arahnya. Seteru bisa berubah menjadi sekutu. Lawan bisa menjadi kawan dalam sekejap. Karena dalam politik tidak ada yang kekal. Yang abadi hanya kepentingan. Apa saja bisa dinegosiasikan.

Bahkan, tak jarang uang menjadi alat pertukaran kepentingan yang paling ampuh. Sekali lagi inilah wajah bopeng dunia politik. Politik tidak dibangun dengan konsep dan ide yang tangguh, tapi diracik dengan bumbu kepentingan. Dalam pertemuan para petinggi Golkar dan PDIP di Medan yang mengusung arah baru bagi perjalanan kedua partai itu, ”politik bopeng” agaknya tertegas di sana. Kegiatan itu sekadar silaturahmi nasional? Pertanyaan ini menantang kita untuk membongkar selubung politik di antara kedua partai itu. Golkar dan PDIP adalah dua partai besar yang kerap kali bertemu, tapi kerap juga pecah di tengah jalan. Titik temu karena kesamaan kepentingan. Dan titik pecah ketika kepentingan kedua partai berbeda.

Dalam politik yang model ini, politik hanya sekadar ajang mencari keuntungan. Selama menguntungkan, partai akan berkiblat ke sana. Tapi ketika merugikan, partai akan menjauh dan membangun aliansi baru. Golkar dan PDIP boleh saja berpikir kreatif untuk membentuk pola aliansi baru. Hanya saja yang dipertanyakan: ke mana arah aliansi tersebut? Tak jelas. Kalau memang benar pertemuan itu adalah sebuah koalisi politik, ada unsur yang tak terpenuhi di sana. Tak semua orang Golkar setuju dengan pertemuan itu. Ketua Fraksi Golkar yang baru, Priyo Budi Santoso, boleh saja melihat pertemuan itu ”cacat politik” karena tidak dibahas di rapat harian atau pleno DPP Golkar. Tapi yang sudah telanjur ditangkap publik, Golkar dan PDIP bertemu lagi setelah sekian lama pecah.

Kongsi Baru
Dalam politik, tidak ada silaturahmi yang gratis. Pertemuan elite-elite kedua partai itu sungguh menegaskan kalau Golkar dan PDIP mulai menyiapkan kuda-kuda politik jelang Pemilu 2009. Sah-sah saja Surya Paloh dan Taufik Kiemas dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan silaturahmi adalah membangun kesepahaman berpikir dalam menghadapi tantangan kebangsaan yang kian kompleks. Tapi kenapa itu baru dilakukan sekarang? Kalau bukan kepentingan pragmatis barangkali pertemuan itu tidak akan dilakukan. Inilah kongsi baru antara Golkar dan PDIP setelah gagal dalam Koalisi Kebangsaan.

Arah politik kedua partai ini makin jelas. Meskipun koalisi ini belum bisa kita baca sebagai koalisi permanen, tapi mulai terlihat kalau Golkar dan PDIP berusaha untuk bersatu padu dalam tarikan napas kepentingan yang sama dalam menghadapi Pemilu 2009. Sistem multipartai menantang Golkar dan PDIP untuk tidak saja berjuang agar tetap bertahan di deretan atas, menguasai parlemen, tapi bagaimana kegagalan Pemilu Presiden 2004 tidak terulang lagi. Pada putaran kedua pilpres, Golkar dan PDIP gagal mengantarkan pasangan Megawati-Hasyim sebagai presiden dan wakil presiden. Mungkin PDIP dan Golkar tidak mau mengulangi kesalahan serupa dalam Pemilu 2009. Makanya, kuda-kuda politik kedua partai itu mulai diperkuat sejak saat ini.

Tantangan
Tapi, tantangan bagi kedua partai ini adalah bagaimana konsisten pada kongsi politik yang dibangun. Hukum demokrasi tidak mengharamkan koalisi partai. Justru dianjurkan di tengah kecenderungan pemerintahan minoritas. Sistem multipartai selalu berpotensi melahirkan pemerintahan minoritas karena sulitnya mencapai suara mayoritas di parlemen. Cara menyiasatinya adalah dengan membentuk pemerintahan koalisi. Namun, sejauh mana koalisi partai mengikat komitmen para aktor? Ini yang menjadi keraguan kita. Koalisi partai merupakan hal yang biasa-biasa saja dalam demokrasi politik. Di negara lain, koalisi pun menjadi kecenderungan politik yang sulit di ditolak.

Di India, pemerintahan yang dibangun selalu merupakan bentuk pemerintahan koalisi. Pada Pemilu 2004, misalnya, Partai Kongres bersama partai-partai komunis seperti Partai Komunis India Marxis (CPM) dan Partai Komunis India (CPI) beraliansi mendukung Sonia Gandhi untuk menjadi perdana menteri dari pemerintahan multipartai yang dibentuk. Begitu juga di Jerman. Untuk mendukung pemerintahannya, Angela Merkel sebagai ketua Partai Christian Democratic Union (CDU) membangun dan memimpin sebuah koalisi bersama partai para kubunya yaitu Christian Social Union (CSU) dan Social Democratic Party (SPD).

Koalisi itu dibentuk setelah penyelenggaraan pemilu federal 2005. Jadi, koalisi bukanlah acaman bagi demokrasi. Ke depan, koalisi partai bisa menjadi salah satu cara mengakali kelemahan sistem multipartai kita. Pemerintahan minoritas bisa ditopang dengan kekuatan politik mayoritas sehingga pemerintahan tidak mudah digoyang dan dapat bekerja efektif. Namun tantangannya, dalam konteks aliansi Golkar dan PDIP, selalu tidak jelas agenda koalisi. Sebuah koalisi yang efektif adalah koalisi yang dibangun tidak saja oleh kesamaan ideologi, tapi yang juga penting adalah tujuan pokok koalisi. Kelemahan pola koalisi Golkar dan PDIP selama ini adalah pada kaburnya kesepakatan soal tujuan koalisi.

Apa yang mau diperjuangkan dari sebuah koalisi? Apakah sekadar memenangkan pasangan calon presiden? Kalau betul bahwa koalisi Golkar dan PDIP hanya untuk menghadapi Pemilu Presiden 2009, konsolidasi demokrasi hanya isapan jempol. Karakter koalisi sesaat yang pragmatis antara Golkar dan PDIP bukan menguatkan bangunan demokrasi, tapi malah menggerogoti demokrasi dari dalam. Baiknya, sebuah koalisi partai adalah koalisi permanen. Bukan koalisi dadakan yang berumur pendek.

Model koalisi Golkar dan PDIP adalah koalisi yang merusak sistem. Tidak jelas siapa yang beroposisi dan mendukung pemerintahan. Demokrasi tidak akan berkualitas kalau koalisi di antara partai-partai adalah koalisi semu. Yang dibutuhkan adalah koalisi permanen. Mampukah Golkar dan PDIP menjadi mitra permanen? Agaknya sulit memastikannya. Karena politik kita adalah drama panggung yang sulit ditebak ending-nya. Hari ini bertemu, besok bisa pecah. (*)