MEWASPADAI JURUS KOMPROMI PRESIDEN

Dimuat TEMPO

(Kamis, 19 Juli 2007).

ADA yang tak biasa dari tabiat para pelaku politik di parlemen. Interpelasi Iran yang tadinya panas karena perseteruan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan anggota parlemen, tiba-tiba mereda setelah rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, 10 Juli lalu. Presiden tidak datang dan mewakilkan hak jawab interpelasi kepada para menteri yang dikomandani Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo A.S. Tapi tak banyak anggota parlemen yang menginterupsi ketidakhadiran Presiden.

Maka ibarat pertandingan sepak bola, Presiden pun menang telak. Dalam pertandingan interpelasi Iran, Presiden berhasil mengalahkan DPR dengan skor 3 : 0.Pertama, saat rapat paripurna 5 Juni lalu, Presiden tidak hadir dan mewakilkan hak jawab kepada para menteri. Kedua, Presiden menang lagi ketika sukses menjinakkan para pemimpin fraksi saat rapat konsultasi pada 3 Juli, sebelum rapat paripurna kedua. Dan ketiga, Presiden sukses di babak terakhir, ketika hak jawab interpelasi yang diwakili punggawanya diterima parlemen.

Politik memang bukan ajang mencari menang-kalah, bukan juga unjuk kekuatan. Tapi politik selalu membutuhkan aktor tangguh yang mampu mengendalikan keadaan. Presiden Yudhoyono sukses meredam konflik dengan DPR. Ibarat pengemudi, Yudhoyono tahu kapan harus berbelok di tikungan tajam. Salah belok bisa-bisa masuk jurang. Dan ternyata Yudhoyono mampu berbelok dengan selamat.

Setelah melalui perseteruan panjang, Presiden akhirnya bisa mengakhiri polemik interpelasi Iran dengan cantik. Rapat paripurna kedua DPR sepi dari interupsi yang kritis. Tak satu pun anggota DPR, yang selama ini ngotot menghadirkan Presiden, mempermasalahkan utusan para menteri. Pertandingan pun berakhir, karena parlemen menerima--dengan catatan--dukungan Indonesia terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1747 yang memberi sanksi berat kepada pemerintah Iran.

Kompromi

Jauh sebelum rapat paripurna kedua interpelasi Iran berlangsung, tanda-tanda kemenangan Presiden sudah bisa kita tebak. Tensi politik DPR terlihat mengendur setelah rapat konsultasi Presiden dengan pemimpin DPR. Dari keseluruhan fraksi yang mengikuti rapat konsultasi itu, komposisi pendukung interpelasi Iran memang tidak berubah. Meski begitu, fraksi-fraksi di DPR melunak. Sejumlah penggagas interpelasi Iran juga mengendurkan tekanan politiknya. Ada apa? Ini bukti kompromi politik ketika Presiden unggul 3 : 0 atas DPR.

Dalam politik, segala hal dimungkinkan. Kemarin seteru, hari ini bisa sekutu. Tak ada lawan dan kawan yang abadi. Saya kira kredo ini berlaku dalam pertandingan interpelasi Iran. Praktek berpolitik anggota parlemen dalam interpelasi Iran tidak tunduk pada hukum benar-salah. Sebab, benar-salah ditentukan oleh derajat kepentingan. Kemarin DPR menilai dukungan Indonesia atas Resolusi 1747 salah. Kini dukungan itu "dibenarkan" dan diterima.

Yang sangat kita sesalkan, interpelasi Iran hanya dagelan politik, sekadar panggung sandiwara. Para penentang Resolusi Iran tidak konsisten. Mereka hanya berpura-pura kritis dengan alasan yang sangat politis. Maka, dari awal, rakyat sudah ragu interpelasi Iran akan berakhir dengan kemenangan DPR. Sebab, topeng DPR tidak pernah mewakili realitas yang sesungguhnya. Apa yang dikatakan belum tentu itu yang diperjuangkan.

Kondisi ini didukung oleh kemampuan kompromi Presiden. Dalam setiap polemik dengan DPR, Presiden selalu menjaga hubungan baik agar keseimbangan politik tetap terjaga. Karena itu, partai-partai politik di parlemen kerap kali melunak. Maka interpelasi Iran jilid kedua pun menjadi antiklimaks dari ketegangan politik yang selama ini terjadi antara Presiden dan partai-partai pendukungnya sendiri.Dalam model kompromi ini, Presiden sukses melobi ketua-ketua fraksi.

Kalau sudah sampai wilayah fraksi, anggota parlemen yang selama ini bersikap sangat keras dalam kasus Iran akhirnya pun harus berkompromi dengan kemauan fraksi. Sebab, sudah menjadi putusan fraksi, siapa yang melawan bisa diberi sanksi, seperti yang dialami Yuddy Chrisnandi. Politikus muda Golkar tersebut konon dipanggil Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dan diberi sanksi teguran karena berbeda pandangan dengan petunjuk DPP Partai Golkar. Yuddy mempersoalkan kenapa Yudhoyono tidak hadir. Setelah ditegur, Yuddy pun mau tak mau harus mengekor pada kemauan fraksinya.

Sebagai wakil rakyat, anggota DPR tidak mutlak merdeka dalam memperjuangkan apa yang diyakini benar. Mereka harus tunduk pada instruksi partai. Melanggar garis partai berarti menggali kuburan bagi diri sendiri. Ini yang membuat DPR selalu mudah dikalahkan Presiden lewat jurus kompromi. Tentu kita tidak ingin sikap melunak DPR seperti dalam interpelasi Iran terulang kembali dalam kasus interpelasi Lapindo. Kita tidak mau jurus kompromi Presiden mengalahkan semangat para wakil rakyat yang tengah mengusung hak interpelasi Lapindo. Sebab, persoalan Lapindo menanti kepastian. Sudah setahun lebih warga Porong hidup dalam penderitaan. Wakil rakyat harus mempertanyakan hal ini kepada Presiden. Jangan mau lagi dibikin tunduk oleh gaya kompromi Presiden yang terbukti jitu.

Mungkin bagi Presiden, jurus kompromi sangat ampuh untuk meredam laju kritik anggota parlemen. Tapi, dari sisi kepentingan demokrasi, kompromi Presiden tidak selamanya baik. Bangunan demokrasi tidak akan kukuh kalau semua hal dikompromikan di belakangan layar. Ibarat panggung, politik tetap membutuhkan sebuah tontonan menarik yang tidak membosankan. Setiap aktor dipaksa memainkan perannya dengan baik dan konsisten. Dalam hal ini, DPR selalu dituntut memainkan peran-peran kritisnya dengan baik, tidak boleh tunduk pada jurus kompromi Presiden. Tunduk pada kompromi berarti tumpul sebagai wakil rakyat.

Ini yang selalu kita kritik dari dulu agar diobati: "amnesia politik". DPR mengidap penyakit lupa kalau rakyat tengah berada dalam jepitan pemerintah. Rakyat selalu menanti peran kontrol parlemen agar rel pemerintah bisa dikembalikan pada jalur yang benar. Kini peran-peran kontrol itu dilupakan begitu saja. Interpelasi Iran adalah catatan serius terhadap kinerja wakil rakyat. Tidak semua yang diperjuangkan dengan gigih di awal-awal ronde akan berakhir dengan kemenangan di akhir pertandingan.

Interpelasi Iran kini sudah lewat. Tapi interpelasi Lapindo menanti keseriusan.Supaya DPR mendapat sambutan baik dari masyarakat, barangkali satu hal yang harus selalu diwaspadai adalah jurus kompromi Presiden. Kita tidak ingin interpelasi-interpelasi berikutnya tidak jelas hanya karena kuatnya kompromi Presiden. Karena itu, DPR saatnya melepaskan topeng dan berkaca diri. Etiskah wakil rakyat hanya menjadi alat pemerintah di parlemen? Etiskah wakil rakyat hanya menggonggong kemudian lari karena takut kepada sang "majikan"? Tentu saja tidak. Wakil rakyat tidak bertuan kepada presiden, tapi bertuan kepada rakyat. Maka kompromi sang Presiden harus selalu diwaspadai. Jangan biarkan jurus itu menumpulkan kekritisan parlemen di saat rakyat menanti kepastian.***