RESHUFFLE KABINET DAN BOLA PANAS INTERPELASI

Oleh: ABDUL GAFUR SANGADJI
Dimuat di SEPUTAR INDONESIA (19 April 2007)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi sinyal kuat kalau dalam waktu dekat ini akan ada reshuffle kabinet. Kabinet Indonesia Bersatu yang sudah berumur separuh perjalanan akan dirombak untuk kedua kalinya. Reaksi politik muncul beragam terhadap wacana reshuffle kabinet tersebut. Sejumlah elite politik menilai, reshuffle kabinet telah kehilangan momentum terbaiknya.Kalaupun presiden akan melakukannya, itu semata-mata karena kompromi politik, bukan karena kepentingan memperbaiki kinerja kabinet. Wacana reshuffle kabinet kali ini ramai karena bola panas interpelasi DPR atas dukungan pemerintah Indonesia dalam menyetujui Resolusi DK PBB 1747 yang memberi sanksi berat kepada Iran kian gencar disuarakan. Jelang pembukaan masa sidang DPR pada 7 Mei mendatang, isu interpelasi kembali menguat.

Beberapa anggota parlemen yang menggagas interpelasi tak akan mundur selangkah pun,walau presiden melakukan reshuffle sebagai pilihan kompromi politik dalam menjinakkan partai-partai yang ikut dalam aksi tanda tangan interpelasi.Yuddy Chrisnandi, yang merupakan motor penggerak hak interpelasi dari Komisi I, sudah dengan terang benderang menyatakan sikapnya. Menurut politisi muda Partai Golkar ini, interpelasi tidak akan berhenti walaupun presiden mengakomodasi sepuluh kader Golkar dalam reshuffle kabinet. Sikap yang sama datang dari Wakil Ketua DPR Zaenal Ma’arif yang mengatakan hak interpelasi sudah tidak bisa dibendung.

Dari pernyataan kedua politisi parlemen itu, tampaknya penggunaan hak interpelasi sudah tidak bisa dianggap sebagai ”mainan” atau sekadar wacana murahan. Interpelasi kini menjadi bola panas yang sewaktu-waktu punya im-plikasi politik yang dahsyat kalau tidak bisa dikendalikan.Tapi benarkah interpelasi tidak bisa dikendalikan pemerintah? Belum tentu.Karena wacana reshuffle kabinet adalah senjata ampuh pemerintah untuk melunakkan sikap partai-partai besar. Rupanya, lobi pemerintah lewat ketua-ketua partai belum bisa melunakkan sikap para penggagas interpelasi.

Meski Wakil Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla sudah meyakinkan presiden bahwa Golkar tidak akan mengegolkan hak interpelasi, tapi rupanya keinginan dari sebagian besar kader masih cukup kuat. Karena di dalam tubuh Partai Golkar sendiri, ada dua arus utama yakni kelompok pendukung dan penentang interpelasi.Maka langkah terakhir yang bisa diambil adalah mengakomodasi kepentingan partai-partai dalam reshuffle kabinet.

Golkar, misalnya,sudah menyiapkan sejumlah nama untuk duduk dalam kabinet seperti Theo L Sambuaga (Ketua Komisi I),Andi Matalatta (Ketua Fraksi Golkar), Burhanuddin Napitupulu (Ketua DPP Golkar), Muladi (Ketua Lemhanas), dan Yuddy Chrisnandi (Ketua Departemen OKK DPP Golkar). Selain karena bola panas interpelasi, lebih jauh lagi, reshuffle kabinet kali ini tak lepas dari muatan politis pemerintah. Masuknya nama Roy BB Janis dalam skenario pos Menteri Pemuda dan Olahraga belakangan dipertanyakan banyak orang.Ada kepentingan apa Yudhoyono memasukkan nama mantan politisi PDIP tersebut?

Rupanya ada dua skenario yang sedang disiapkan Presiden Yudhoyono. Pertama, masuknya Roy BB Janis dalam daftar menteri adalah strategi menggembosi kekuatan politik PDIP setelah hasil survei LSI menempatkan PDIP pada peringkat teratas partai yang paling populer. Mungkin saja Roy BB Janis akan dipakai Presiden Yudhoyono untuk memecah belah kekuatan PDIP di kalangan akar rumput, walaupun Roy BB Janis telah keluar dari PDIP dan membentuk partai baru bersama politisi PDIP yang lain yang tidak sejalan lagi dengan Megawati.

Kedua, kemungkinan nama Roy BB Janis dititipkan raja Medco Arifin Panigoro dengan pertimbangan ekonomi politik jelang Pemilu 2009. Akomodasi politik Yudhoyono terhadap ”titipan” Arifin Panigoro tentu tak lepas dari upaya Presiden Yudhoyono menyiapkan dirinya jelang pertarungan presiden 2009 nanti. Arifin bisa ditarik menjadi salah satu donatur politik Yudhoyono. Karena itu, reshuffle kabinet kali ini sarat muatan kompromi.

Mungkinkah Lolos?
Publik sedang menanti perkembangan politik terbaru dengan satu per-tanyaan pokok: mungkinkah interpelasi parlemen terhadap Resolusi DK PBB 1747 akan lolos pada pembukaan masa sidang paripurna DPR pada 7 Mei mendatang? Pertanyaan ini terkesan ”pesimistis” tapi juga ”kritis”. Pesimistis karena selama ini tak satu pun usul interpelasi lolos di parlemen. Panas di awal, tapi kandas di babak terakhir. Juga kritis karena pertanyaan ini adalah cermin cemoohan publik terhadap sikap partaipartai yang kerap cepat dijinakkan lewat kompromi dan lobi politik.

Satu bukti yang cukup kuat adalah gagalnya interpelasi DPR dalam kasus impor beras dari Vietnam pada awal 2006 lalu. Aksi menentang kebijakan impor beras oleh partai-partai politik akhirnya kandas di rapat paripurna 24 Januari 2006. Mayoritas anggota parlemen menolak penggunaan hak interpelasi maupun angket.Waktu itu hanya PDIP yang mendukung penggunaan kedua hak Dewan itu. Mungkinkah hal serupa terjadi dalam kasus interpelasi Iran?

Melihat kecenderungan politik yang ada, tampaknya penggunaan hak interpelasi akan kandas. Pertama, meski banyak tokoh partai yang mendukung interpelasi, tapi itu bukan jaminan mutlak kalau interpelasi ini akan lolos. Persoalannya, pemerintah sudah dari awal gencar melakukan lobi dan kompromi dengan petinggi-petinggi partai. Ketua Umum PPP, misalnya, sudah menyatakan sikapnya kalau bisa menerima dukungan pemerintah Indonesia. Ketua Umum Partai Golkar juga sudah memberikan sinyalemen yang sama, walau belum ada putusan resmi dari partai.

Kedua, dukungan berupa tanda tangan yang melebihi ketentuan 50% plus 1 tidak berarti jalan menuju interpelasi mulus. Sebab, apakah semua anggota parlemen mau memperjuangkan tanda tangannya? Saya tidak yakin. Karena sebagian besar anggota parlemen ”cuek” dengan masalah ini. Kegagalan reformasi politik adalah ketidakberhasilannya melahirkan anggota parlemen yang berkualitas. Dalam catatan, dari 550 anggota parlemen kita,hanya sedikit yang mampu menunjukkan dirinya sebagai ”tukang kritik” yang andal. Sementara yang lain hanya menjadi ”tukang politik” yang kerjanya hanya mencari kekuasaan untuk akumulasi keuntungan semata.

Karena itu, patut kita sayangkan kalau reshuffle kabinet kali ini tidak akan punya makna apa-apa kecuali kompromi kepentingan, karena pemerintah takut diinterpelasi.Ini tentu sebuah cermin dari ketakutan pemerintah terhadap partai-partai.