Politik Reshuffle yang Keliru

Oleh: Abdul Gafur Sangadji
Dimuat di SEPUTAR INDONESIA (Kamis, 10 Mei 2007)


Pengumuman perombakan kabinet oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Senin, 7 Mei 2007, yang merupakan reshuffle jilid kedua, mengundang kecaman yang luar biasa. Reshuffle tak lebih dari sekadar politik “dagang sapi” dengan partai-partai yang selama ini “setia” mendukung pemerintahan di parlemen. Meski Presiden dalam pernyataannya menyampaikan kalau dasar perombakan kabinet adalah atas pertimbangan profesionalitas, tapi saya kira pernyataan tersebut absurd secara logika politik.

Mestinya, reshuffle kabinet menjadi langkan Presiden untuk meningkatkan kinerja pemerintahannya yang tengah merosot tajam di mata publik. Tapi yang kita saksikan tidak seperti itu. Bagi saya, reshuffle tak memiliki makna apa-apa yang signifikan bagi masyarakat selain upaya Presiden untuk menjaga hubungan harmonis dengan partai-partai yang selama ini menekannya.

Artinya, politik reshuffle adalah politik kompromi untuk bagi-bagi kekuasaan. Melengserkan menteri yang berkinerja baik tapi tidak didukung dengan kekuatan politik yang cukup memadai. Dan mempertahankan menteri yang berkinerja buruk tapi memiliki dukungan politik partai yang cukup kuat.

Pencopotan Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Sekretaris Negara dan Hamid Awaludin dari jabatan Menteri Hukum dan HAM adalah sebuah langkah berani dan tegas. Karena keduanya sedang bermasalah secara hukum dalam sejumlah dugaan korupsi. Paling tidak dengan langkah tersebut, Presiden menunjukkan komitmennya untuk membersihkan korupsi dari “rumah sendiri”. Tapi langkah menggeser posisi Menteri Perhubungan Hatta Radjasa ke pos baru yang ditinggalkan Yusril bermasalah besar.

Kalau menggunakan indikator kinerja sebagai dasar perombakan kabinet, kenapa Menteri Hatta Radjasa harus dipertahankan? Bukankah selama ini kinerjanya dianggap paling buruk dalam mengelola transportasi publik? Di sini kesan yang kita tangkap bahwa Presiden menggeser Hatta Radjasa adalah lebih karena pertimbangan politik. Lebih aneh lagi, Hatta Radjasa ditempatkan di pos kementerian yang sama sekali tidak berkaitan dengan latar belakang pendidikannya.

Oke, katakanlah jabatan menteri adalah jabatan politik, tapi bukan berarti prinsip the right man on the right place harus dilanggar. Bagaimana mungkin seorang menteri akan mengerti ruang lingkup kerjanya kalau ia tidak cukup memiliki pengetahuan untuk hal itu. Hatta Radjasa diberi peran baru untuk bekerja di bidang yang menuntut pengetahuan tentang hukum dan ketatanegaraan. Layakkah dia? Bukankah Hatta adalah seorang sarjana teknik? Di titik inilah saya menjadi ragu terhadap kemampuan Hatta Radjasa menjadi Menteri Sekretaris Negara.

Hatta Radjasa, kader Partai Amanat Nasional ini, tentu bukan satu-satunya menteri yang kinerjanya bermasalah. Paling kurang kita bisa mencatat dua pos kementerian yang disi kader Partai Keadilan Sejahtera yang juga bermasalah serius. Yakni Menteri Pemuda dan Olah Raga Adiyaksa Dault dan Menteri Pertanian Anton Apriyantono. Selama setahun lebih reshuffle menjadi wacana publik, banyak orang berharap agar Menteri Pertanian Anton Apriyantono diganti. Dasarnya apa? Selama menjadi Menteri Pertanian, Anton tidak menunjukkan prestasi yang baik, bahkan cenderung buruk. Impor beras adalah kebijakan yang sangat tidak populis. Menteri Pemuda dan Olah Raga pun juga demikian. Apa prestasi olah raga Indonesia di ajang internasiona? Selama menjadi menteri, Adiyaksa tidak punya prestasi yang bisa dibanggakan.

Jauh sebelum pengumuman reshuffle, Adayksa dikabarkan akan diganti beberapa kader “bagus” dari Partai Golkar seperi Priyo Budi Santoso dan Yuddy Chrisnandi. Namun “peta politik” cepat berubah karena ancaman PKS lewat Fahri Hamzah. PKS mengancam akan menarik dukungan jika reshuffle merugikan partai tersebut. Karena ancaman tersebut bernada serius, Presiden kemudian berhitung banyak. Pasalnya, kalau PKS menarik dukungan, kaki politik Presiden bisa kehilangan satu tiang kokoh di parlemen.

Reshuffle yang sarat nuansa politis juga tercermin dari langkah Presiden yang tidak berani mengganti Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie. Wakil dari Partai Golkar ini belakangan dikritik karena kasus semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Aburizal Bakrie cenderung ingin dilindungi oleh Presiden. Ada dua pertimbangan politis yakni Aburizal sebagai donatur utama SBY-JK ketika kampanye presiden 2004 sehingga ada “utang budi” yang harus dibayar SBY sekaligus Ical adalah wakil dari Partai Golkar, partai terbesar di parlemen. Dua pertimbangan inilah yang membuat Presiden takut mencopotnya.

Masuknya Lukman Edi sebagai Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal yang menggantikan Saefullah Yusuf juga menggarisbawahi kuatnya tekanan-tekanan politik kepada SBY. Saefullah Yusuf diganti karena desakan PKB. Mengingat Saefullah Yusuf telah berpindah partai ke PPP karena bersebrangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Pergantian ini sangat politis karena SBY takut kalau PKB menarik dukungannya. Yang menjadi masalah berikut adalah soal sosok Lukman Edi. Sekjen PKB ini, selama ini, tidak begitu akrab dengan publik. Boleh dikatakan sosok ini adalah orang baru dalam politik nasional. Lalu kenapa SBY harus mengakomodasinya?

Ini sekali lagi menegaskan kalau pertimbangan reshuffle adalah pertimbangan politis, tidak seperti yang dikemukakan oleh Presiden sebagai evaluasi atas kinerja kabinet. Inilah paradoks politik negeri ini.

Lebih jauh lagi, politik pascaperombakan kabinet juga menimbulkan ketegangan politik baru. Langkah SBY untuk menjinakkan Partai Golkar dengan mengangkat Ketua Fraksi Partai Golkar Andi Matalatta sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Hamid Awaludin ternyata belum efektif untuk meredam langkah kader-kader muda Golkar yang kritis kepada pemerintah.

Beberapa kader muda Partai Golkar yang saya temui beberapa waktu pada rapat harian Pengurus Pusat Golkar di Slipi malah melihat hasil reshuffle sebagai “penghinaan” terhadap Partai Golkar. Sebagai partai besar, dari 12 nama yang diusulkan Golkar, hanya Andi Matalatta yang diakomodasi. Karena itu, babak baru sedang dimulai karena kader-kader Golkar kemungkinan akan meloloskan interpelasi Iran untuk memanggil Presiden ke parlemen. Kalau sampai ini terjadi, berarti Presiden salah membaca peta politik.

Dari situ kita bisa melihat kalau politik reshuffle keliru secara serius. Peningkatan kinerja pemerintah hanya politik basa-basi. Karena reshuffle tak lebih dari upaya Presiden untuk mengamankan jalannya menuju 2009. Presiden tidak mau mengambil resiko dengan melengserkan menteri-menteri yang bermasalah. Tapi langkah Presiden belum tentu efektif untuk membangun keharmonisan dengan partai-partai pendukungnya. Rupanya Presiden lupa bahwa politik adalah “seni segala kemungkinan”. Politik hari ini belum tentu sama dengan politik besok. Bisa jadi, perombakan kabinet adalah senjata yang bisa memakan tuannya sendiri. ***